Kadisnaker Rahel Rotinsulu Urai Program Kerja di Hadapan Komisi IV DPRD Sulut

Manado. Mediakontras. com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan di ruang rapat Komisi III, Rabu (29/10/2025).

Dalam pemaparannya, Kepala Disnaker Sulut, Rahel Rotinsulu menjelaskan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Dinas Pendiddikan mengenai larangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural, yang sudah menjadi masalah nasional baik ke SMMa dan SMK.

Bahkan mendukung program tersebut, di bandara sudah dipasang baliho terkait untuk larangan tersebut, sebagai sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk APBD 2026, Kata Rahel hanya dianggarkan selama sembilan bulan saja dengan harapan dapat diajukan kembali pa APBDP 2026 nanti.

Lanjutnya, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) sangat dibutuhkan fasilitas mesin jahit dan komputer untuk menunjang pelatihan yang akan dilakukan.

“Kami sangat membutuhkan mesin jahit dan komputer, karena yang ada sekarang sangat memperihatinkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Louis Schramm menegaskan, semua program sudah terakomodir dengan baik.

Namun, untuk fasilitas pendukung di BLK mesin jahit dan komputer memang akan diperjuangkan nanti dalam banggar.

“Kami akan perjuangkan nanti dalam banggar, ” ungkapnya. (*)