Evaluasi Pengelolaan Keuangan, Gubernur Sulut Ikut Rakornas APBD 2025

Manado. Mediakontras. com – Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi, diikuti Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam Zoom Meeting pada Rabu (24/12/2025).

Rapat koordinasi nasional tersebut, sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia, terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.

Rakor ini bertujuan untuk menilai capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memastikan APBD 2025 dijalankan secara efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Menteri Dalam Negeri menyatakan, pentingnya percepatan realisasi belanja daerah yang produktif, khususnya belanja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menghindari penundaan program serta mencegah penumpukan belanja di akhir tahun anggaran, demi menjaga kualitas pelaksanaan APBD.

Dalam kesempatan tersebut, kepala daerah diminta memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar target program dapat tercapai sesuai perencanaan.

Pun realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir Desember 2025 berada pada jalur yang positif dan masuk kategori zona hijau.

Kinerja tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, terukur, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.

Ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025.

Kondisi kas daerah berada pada posisi stabil dan ideal, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan pelaksanaan APBD 2025 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara mengikuti rakor bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, serta pimpinan perangkat daerah. (Chae)