Braien Waworuntu Pimpin RDP Komisi I DPRD Sulut bersama Mitra Kerja

Manado. Mediakontras. com – Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Dewan (Badan Perencanaam Pembagunan Daerah ( Bappeda), Sekretariat Dewan ( Setwan ) dan Catatan Sipil, Selasa (14/10/2025 di uang rapat I Kantor DPRD Sulut.

Rapat dipimpin Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris, Julitje Maringka serta Wakil Ketua DPRD Sulut selaku Koordinator Komisi I, Royke Anter.

Ketua Komisi I, Braien Waworuntu menyatakan RDP ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja dari SKPD terutama realisasi Program dan anggaran di tahun 2025.

“Sebagai mitra kerja tentunya kita berkewajiban untuk memantau serapan anggaran bahkan program apa saja yang telah dituntaskan oleh mereka,” ungkapnya.

Saat RDP bersama Setwan Sulut, Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen memaparkan program kegiatan serta dana yang tersedia untuk pihak sekretariat, bahkan pelayanan yang dilakukan bagi Anggota DPRD Sulut.

Braien Waworuntu mengemukakan, pihak Sekretariat DPRD juga harus memperhatikan hak jurnalis yang melakukan peliputan di Kantor DPRD Sulut.

“Saya tahu ada banyak yang terima advertorial namun yang setiap hari kami lihat wartawan ini saja yang hadir untuk memberitakan kegiatan di Kantor DPRD Sulut ini. Kita harus mengapresiasi teman-teman yang rajin hadir, ” ungkapnya.

Muliadi Paputungan menegaskan tentang makan minum. “Kami berharap teman-teman wartawan diberikan jatah untuk makan dan minum saat ada RDP. Kan tidak enak kami di depan ini makan, sedangkan mereka tidak. Dan ketika saya tanya, mereka belum makan dan tidak mendapat jatah makan. Mohon ini menjadi perhatian, ” tuturnya.

Sementara itu, Royke Anter yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut menyatakan, jika wartawan yang rajin harus diberikan apresiasi. Karena hampir setiap hari mereka berada disini, untuk meliput kegiatan di Kantor DPRD Sulut.

“Pak Sekwan dilihat saja, bagi yang rajin diapresiasi dan yang malas dievaluasi kembali. Harus ada penghargaan bagi wartawan yang rajin datang. Mulai dari uang transport, uang makan bahkan pemberian diri sampai larut malam seringkali. Jangan samakan dengan yang malas datang, ” ujarnya.

Royke Anter pun berharap, semoga pembicaraan hari ini bersama untuk kesejahteraan para wartawan bukan hanya lip service saja, tapi dapat direalisasikan sebagai bentuk penghargaan bagi para wartawan.

Selanjutnya RDP bersama Bappeda dimana anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit, memberikan pertanyaan kepada Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, terkait pelaksanaan kegiatan strategis pada triwulan ketiga tahun 2025.

“Pada poin 23, saya membaca mengenai asistensi penetapan data dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jika Ibu Kepala Bappeda masih ingat, saya pernah menyinggung bahwa meskipun data menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem di Sulut, masih terjadi ketimpangan antara kota dan kabupaten, khususnya yang berbatasan dengan kepulauan serta daerah-daerah terpencil,” ujar Feramitha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappeda Sulut yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Sulut, Selasa (14/10/2025).

Ia pun memberikan contoh beberapa wilayah di Bolmong Raya yang ketimpangannya masih cukup tinggi. “Berdasarkan hal itu, saya ingin menanyakan, dari triwulan pertama hingga memasuki triwulan ketiga ini, berapa desa yang sudah menjadi prioritas penanganan? Apakah masih ada desa yang tingkat kemiskinan ekstremnya masih tinggi?”

Lanjut Feramitha, intervensi konkret dari Bappeda juga sangat penting. “Kalau memang masih ada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, mohon disebutkan. Apakah sudah ada intervensi dari Bappeda? Apakah telah dilakukan sinkronisasi data? Dulu kita mengenal istilah DTKS, yang kini menjadi DTSM. Apakah data dari Dinas Sosial dikirim secara rutin, sehingga desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi bisa menjadi prioritas untuk menerima bantuan dari dinas terkait?” tegasnya.

Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, masih ada persoalan mendasar dalam hal pengelolaan data.

“Terkait data, memang kami akui, permasalahannya belum sepenuhnya terselesaikan. Ini juga telah kami sampaikan ke pusat. Di tingkat provinsi, kami memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Gubernur. Melalui tim ini, kami berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang juga memiliki TKPKD di bawah pimpinan wakil kepala daerah,” urainya.

Ia menambahkan bahwa tantangan juga muncul dari beragam jenis data yang harus diakses.

“Belum tuntas P3KE, kemudian DTKS, sekarang muncul Regsosek yang juga belum dapat kami akses. Untuk mengakses sampai pada level ‘by name by address’, dibutuhkan data dan kriteria yang sangat detail. Belum lagi kini telah muncul data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, ” ujarnya.

Dari Plt Kepala BKD Sulut, Dr.Olivia Theodore menjelaskan realisasi anggaran untuk belanja disisa tahun anggaran 2025 kurang lebih 2 bulan untuk belanja Operasional terealisasi baru 57.05 %, sedangkan belanja Modal Barang dan jasa masih dikisaran 26 hingga 27 %.

Muliadi Paputungan mengemukakan, serapan anggaran di Triwulan IV ini masih sangat jauh menggingat waktu kerja yang tersisa kurang lebih 2 bulan.

Ia pun meminta solusi dan penjelasan terkait anjuran Pemerintah Pusat agar di tahun 2026, belanja pegawai tidak bisa lebih dari 30% APBD.

“Penyerapan anggaran yang kami lihat tinggal 2 bulan efektif hari kerja, penyerapan anggaran nya baru 57 ,05 % dari anggaran kurang lebih Rp.24 miliar. Belanja barang dan jasa baru 27,65%, Belanja modal 26 %, yang besar belanja pegawai karena disesuaikan kebutuhan pegawai dan PPPK,” imbuhnya.(Advertorial)