Manado. Mediakontras. com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Selasa (11/03/2025).

Anggota Komisi I DPRD Sulut, Muliadi Paputungan menyatakan, saat apel perdana Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan indikator dan standar penilaian terkait pelayanan publik.

Diantaranya, Kata Muliadi terkait penilaian masyarakat atas kegagalan tugas ASN yang seringkali tidak maksimal, sehingga dianggap perlu diawasi saat jam kerja berlangsung.

“Pak gubernur meminta diawasi ASN yang berkeliaran di rumah kopi dan sekitarnya saat jam kerja, ” ungkapnya.

Selain itu, Muliadi mengemukakan, ukuran kinerja dari Satpol PP dilihat dari proses tahun kemarin. Apa pelanggaran atau indisiplinan tahun 2024 yang ditangani.

“Bila tahun ini terjadi lagi, berarti pengawasan tidak maksimal. Jika ada penindakan baru, akan dilihat lagi faktor penyebabnya apa, ” ungkapnya.

Muliadi pun menyatakan, dirinya sangat mendukung program Pemprov Sulut untuk mendisiplinkan ASN dengan melakukan pengawasan saat jam kerja, sehingga mereka akan maksimal melayani masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. (*)

Manado. Mediakontras. com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Selasa (11/03/2025).

Anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow mengemukakan berapa hal, antara lain isu yang berkembang tahun 2024 mengenai pemotongan gaji Satpol PP.

Selain itu, kinerja Satpol PP yang juga dilalukan tidak sesuai dengan tupoksi. “Pol PP kan tugasnya menegakkan Perda, namun ada aspirasi yang masuk katanya ada job yang diperintagkan atasan tidak sesuai dengan tupoksi, ” ungkapnya.

Ada juga, Kata Henry isu kekerasan yang dilakukan Satpol PP kepada masyarakat medio tahun 2024. Dan paling terakhir aspirasi dari jurnalis yang menyatakan, Kasat Pol PP Sulut, alergi dengan para pemburu berita ini.

Henry pun mengimbau, apabila dalam melaksanakan tugas belum maksimal Satpol PP dapat menambahkan jumlah personel.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Sulut Farly Kotambuna angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurutnya, sebagai klarifikasi pemotongan gaji dilakukan sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan.

“Misalnya terlambat 1 jam datang ke kantor, maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji dan itu berlaku untuk semua yang melakukan kesalahan. Jika ditemui ada pemotongan tanpa alasan, saya siap dicopot,” ungkapnya.

Farly pun menjelaskan, di Satpol PP ada aturan yang dibuat dengan istilah tugas lain yang diberikan pimpinan. Nah, dalam posisi ini misalnya bidang a tidak lakukan tugas tersebut, namun bidang b dapat melakukannya sesuai arahan pimpinan.

Bahkan, Kata Farly mengenai kekerasan yang dilakukan Satpol PP pada masyarakat, tidak ada. Pun apabila ditemui ada yang melakukan, akan diberikan sanksi tegas bahkan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. (*)

Manado.Mediakontras.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Yulius Selvanus memastikan akam ada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut Gorontalo (BSG) pada bulan April mendatang.

Hal ini dikatakan Gubernur Yulius Selvanus saat diwawancarai sejumlah awak media, Senin (10/03/2025) di kantor Gubernur Provinsi Sulut.

“RUPS akan digelar bulan april, seusai perayaan hari raya Idul Fitri,” ungkap Yulius Selvanus.

Sementara akankah terjadi perombakan struktur Direksi dan Komisaris di BSG belum diketahui.

Untuk diketahui, Kepemilikan saham di BSG adalah :

Pemprov Sulut dan 15 Pemkab/Pemkot, dengan rincian :

1.Pemprov Sulut 35,88 persen,
2.Pemkab Minsel 0,61 persen,
3.Pemkot Tomohon 1,34 persen,
4.Pemkot Manado 2,62 persen,
5.Pemkab Minahasa 2,18 persen,
6.Pemkot Bitung 1,97 persen,
7.Pemkab Bolmong 1,86 persen,
8.Pemkab Sangihe 0,94 persen,
9.Pemkot Kotamobagu 0,81 persen,
10.Pemkab Boltim 0,63 persen,
11.Pemkab Bolmut 0,48 persen,
12.Pemkab Talaud 0,45 persen,
13.Pemkab Minut 0,44 persen,
14.Pemkab Mitra 0,40 persen,
15.Pemkab Bolsel 0,32 persen,
16.Pemkab Sitaro 0,29 persen.
17.PT.Mega Corpora 24,82 persen.

18. Koperasi Karyawan BSG 5,31 persen.

Pemprov Gorontalo dan 6 Pemkab/Pemkot Di Goronntalo, dengan rincian :

19.Pemprov Gorontalo 5,79 persen
20.Pemkab Boalemo 3,82 persen
21.Pemkot Gorontalo 2,70 persen
22.Pemkab Gorontalo Utara 1,80 Persen,
23.Pemkab Pohuwato 1,46 persen,
24.Pemkab Bone Bolango 1,03 persen,
25.Pemkab Gorontalo 2,05 persen.(*)