Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/03/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Billy Lombok.

Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo memberikan interupsi saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025, Senin (24/03/2025).

Menurut Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, Perda Nomor 8 Tahun 2021 adalah produk dari DPRD Sulut, untuk Kesejahteraan Disabilitas.

Namun, sampai saat ini, Kata Hillary pihaknya belum menyaksikan, Perda ini dilakukan sepenuhnya untuk keberpihakan pada Kaum Disabilitas.

“Teknisnya apakah harus ada Pergub atau bagaimana? Sehingga saya berharap, Pak Gubernur dapat mengakomodir teman-teman disabilitas, ” ungkapnya.

Lanjut Hillary, Pasal 59 Perda Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan, untuk mempekerjakan 2 persen Kaum Disabilitas di BUMD ataupun Pemerintah Daerah Sulut, dan 1 persen untuk pihak swasta.

“Kami berharap hal ini dapat diperhatikan, untuk memaksimalkaan keterlibatan mereka, meskipun mereka hanya sedikit, sekitar 5.000-an orang, ” tegasnya.

Gubernur Yulius Selvanus angkat bicara mengenai hal ini. Iapun mrngucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut, Hillary Tuwo yang sudah mengingatkan pada pemerintah.

Saat itu juga, Gubernur langsung bertanya kepada Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey, apakah masih ada anggaran untuk hal ini?

Clay yang saat itu berdiri menyatakan dengan tegas, masih tersedia anggaran untuk merealisasikan hal ini bagi Kaum Disabilitas.

Hillary Tuwo sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Sulut dalam hal ini Gubernur Yulius Selvanus, yang langsung menjawab aspirasi masyarakat khusunya Kaum Disabilitas.

“Terima kasih Pak Gubernur, ini luar biasa langsung menjawab kerinduan Kaum Disabilitas, ” imbuhnya. (*)

Manado.Mediakontras.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE menyatakan, pihaknya
berkomitmen untuk melindungi dan berkontribusi untuk kesejahteraan para penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Kita akan memperhatikan nasib penambang di Sulut, ” ungkapnya dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka LKPJ Gubernur Sulut TA 2024, Senin (24/03/2025).

Gubernur pun menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulut akan melarang pengusaha lain masuk kecuali masyarakat.

“Saya melihat, para penambang kita ini melakukan kegiatannya bukan untuk memperkaya diri tapi untuk keluarga, untuk menyekolahkan anak dan menghidupi keluarga. Walaupun masih ada oknum-oknum pengusaha-pengusaha besar yang merusak,” urainya.

“Kemarin saya sampaikan ke Komisi XII DPR RI dan ESDM untuk melarang pengusaha lain masuk di Sulut, kecuali masyarakat Sulawesi Utara,” imbuh Yulius.

Gubernur Sulut juga menyampaikan kepada Komisi XII, ESDM dan Lingkungan Hidup agar jangan memunculkan IUP baru. Dimana kadangkala IUP itu keluar di atas tanah masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri tidak mengetahuinya.

“Sehingga ketika masyarakat itu bekerja di tanahnya sendiri, dikatakan Ilegal,” Ujarnya.

Untuk itu, Lanjut Gubernur, pemerintah dan DPRD hadir memikirkan bagaimana rakyat kita hidup di tanahnya sendiri. Jangan sampai kemudian, dia bekerja di lahannya sendiri tapi di usir.

“Saya sebagai Gubernur Sulut akan lindungi mereka. Saya akan mempertanggungjawabkan lewat jabatan saya untuk menjaga para penambang rakyat ini agar bisa sejahtera dan bisa menghidupi keluarga serta menyekolahkan anak-anak mereka,” tegas Yulius Selvanus. (*)

Manado. Mediakontras. com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay menghadiri acara serah terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini turut dihadiri oleh Anggota VI BPK-RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA, yang memimpin jalannya serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Dalam acara tersebut, Arief Fadillah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bombit Agus Mulyo, yang kini menjabat sebagai Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan, apresiasi kepada Arief Fadillah atas dedikasi dan kerja kerasnya selama bertugas di Sulawesi Utara dalam mengawasi dan membimbing pengelolaan keuangan daerah.

Ia juga mengucapkan selamat datang kepada Bombit Agus Mulyo dan berharap dapat bekerja sama dalam meningkatkan transparansi serta tata kelola keuangan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arief Fadillah beserta Ibu atas pengabdian dan kontribusinya selama bertugas di Sulawesi Utara. Semoga pengalaman yang diperoleh di daerah ini menjadi bekal dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Kepada Bapak Bombit Agus Mulyo beserta Ibu, selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di Sulawesi Utara. Kami berharap dapat menjalin kerja sama yang erat untuk memajukan daerah ini dalam aspek pengelolaan keuangan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam acara ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara serta para bupati dan wali kota dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.(*)