ASN & Aktivis Gorontalo Dukung Adhan- Sopyan-Rum, Tarik Semua Dana di BSG

GORONTALO,mediakontras.com – Sikap Wali Kota Gorontalo dan Bupati Kabupaten Gorontalo yang memutuskan menarik seluruh dana pemerintah daerah (Pemda) dari Bank SulutGo (BSG) mendapat dukungan kalangan Aparat Sipil Negara (ASN).

Langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji dinilai sangat tepat bukan saja karena sikap dan cara Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) dinilai sangat arogan dan diskriminatif, namun juga didorong juga oleh kebijakan kredit BSG.

“Dari yang saya baca di media yang juga sudah beredar luas di medsos, Gubernur Sulut tak sedikitpun memperhitungkan Gorontalo. Dorang nda anggap apa-apa ini Gorontalo. Pandang enteng sekali dia itu,” ujar Fatimah, salah satu ASN di Gorontalo.

Padahal, kata dia, para bupati dan wali kota di Gorontalo sudah menyampaikan dalam RUPS-LB soal pentingnya keterwakilan daerah ini dalam komposisi Pengurus BSG, karena semua daerah sudah sejak lama menjadi pemegang saham.

“Sepertinya Gubernur Sulut itu hanya mau uangnya Gorontalo tapi sama sekali tidak mau orang Gorontalo ikut mengelola. Seakan-akan BSG itu cuma milik dia saja,” tambah Hasan, ASN lainnya.

Oleh karena itu keduanya sangat mendukung langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji menarik seluruh dana Pemda di BSG dan dialihkan saja ke bank lain.

Menurut Fatimah dan Hasan, secara hitung-hitungan ekonomi ASN, bunga pinjaman kredit yang dikenakan BSG dibanding bank lain, terpaut sangat jauh. “Tinggi skali depe bunga, mencekik leher kami,” tutur keduanya yang ditemui terpisah, Kamis (10/4/2025).

Seperti yang sudah marak beredar di media online dan medsos, seusai RUPS-LB, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Bupati Gorontalo Sopyan Puhi sudah bersikap menarik seluruh dana Pemda yang ada di BSG.

“Keluar (berpisah) dari Sulawesi Utara saja Gorontalo bisa, masak (keluar) dari BSG tidak bisa,” ujar Wali Kota Adhan Dambea.

Adhan dan Sopyan meyakini, dengan sumber daya dan jaringan pengusaha yang dimiliki, Gorontalo dapat membentuk bank daerah sendiri, terpisah dari Sulut.

Bila seluruh daerah di Gorontalo pada akhirnya menarik semua dananya, bukan tidak mungkin BSG akan Colaps.

Dikutip dari rri.co.id aktivis Gorontalo, Fanly Katili juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Daerah Gorontalo yang memutuskan untuk menarik sahamnya dari BSG. Dia menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan strategis demi mengutamakan kepentingan daerah.

Menurutnya, keputusan Pemda Gorontalo ini merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana daerah secara mandiri lebih fokus dan efektif.

Senada juga diungkapkan Bupati Boalemo, Rum Pagau. Dia bilang, penempatan jajaran komisaris di BSG tidak pernah mereka duga sebelumnya.

“Kita (Pemkab Boalemo) ini pemegang saham, apa gunanya kita diundang di RUPS. Tidak tahu yang diganti dari mana, sedangkan semestinya mengakomodir daerah-daerah pemegang saham seperti Gorontalo,” tegas Rum.

Olehnya, langkah awal yang akan dilakukan Pemkab Boalemo yakni akan menarik semua dana yang dikelola BSG. Untuk diketahui, Pemkab Boalemo memiliki saham sebesar 3,82 persen dari total 18,65 persen saham Pemda Gorontalo.

Dana yang tersimpan di BSG dalam bentuk giro dan deposito juga akan kita tarik semua,” katanya pada gopos.id.

Rum Pagau juga mengamini jika saat ini pihaknya sudah berencana akan membentuk bank daerah sendiri yang terpisah dari BSG.

Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).

Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.

Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.

Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)
• Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )
• Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )
• Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )
• Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )
• Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )
• Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )

Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.(*)