SANGIHE,mediakontras.com — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 138 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (27/05/2025).

Dihadapan calon pegawai dan para pejabat, Bupati pilihan rakyat ini mengajak seluruh CPNS menunjukkan loyalitas melalui kinerja yang nyata,efisien serta kontribusi langsung bagi masyarakat dan organisasi pemerintah.

“Saya mengucapkan selamat bergabung untuk Calon anggota CPNS dan saya harap dapat bekerja dengan cepat,penuh tanggung jawab dan mampu untuk beradabtasi dengan lingkungan kerja yang baru,”ujar Thungari

Disisi lain Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) kabupaten Kepulauan Sangihe Ferdinand Manumpil mengatakan awalnya terdapat 139 peserta yang di nyatakan lolos dalam seleksi CPNS.

“Namun,satu orang atas nama Indra Saputra Boham telah mengundurkan diri sehingga jumlah yang menerima SK pengangkatan sebanyak 138 peserta,” pungkasnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe,Asisten I dan III, Kepala Dinas Kesehatan.(putri)

MANADO,mediakontras.com— Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara menggelar rangkaian sidang sengketa informasi terhadap 12 perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah Sulut terkait permohonan data program dan realisasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Persidangan ini digelar secara maraton sepanjang April-Mei 2025 dan masih akan berlanjut hingga Juni mendatang. Sidang melibatkan BUMN besar seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN, Bank SulutGo, PT Pegadaian, PT Telkom, PT Pertamina, PT Kimia Farma, dan PT Pos Indonesia (perwakilan Sulut) sebagai pihak termohon. Sementara pihak pemohon adalah LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO).

Ketua LSM RAKO, Harianto Nanga, mengungkapkan bahwa permintaan informasi dilakukan karena diduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana CSR di wilayah Sulut.

“Banyak BUMN menolak memberikan informasi dengan dalih informasi rahasia, padahal menurut UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi penggunaan CSR adalah informasi publik yang wajib disediakan,” tegasnya.

Fakta persidangan mengungkap bahwa sebagian besar BUMN menolak membuka informasi dengan alasan kerahasiaan.

Ketua KIP Sulut Andre Mongdong, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengupayakan mediasi, namun sebagian besar termohon belum bersedia membuka data.

Meski demikian, KIP Sulut telah memutuskan beberapa perkara, termasuk sengketa informasi dengan Bank BNI, BRI, Pegadaian dan Bank SulutGo.

“Majelis Komisioner memutuskan bahwa permohonan informasi bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon,” ujar Mongdong.

Anggota Komisioner Carla Gerret menambahkan bahwa PT Pos Indonesia perwakilan Sulut menjadi satu-satunya BUMN yang membuka dokumen yang diminta setelah proses mediasi.

“Ini patut menjadi contoh, jika tidak ada pelanggaran, seharusnya tak perlu menutupi data,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Persidangan Sengketa Informasi, Maydi Mamangkey, menegaskan bahwa putusan KIP memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat menjadi acuan dalam proses hukum di pengadilan, termasuk PTUN. Ia juga mengingatkan bahwa ada sanksi pidana bagi badan publik yang menolak memberikan informasi yang wajib dibuka, sesuai pasal 51 dan 52 UU KIP.

“Putusan ini harus dihormati, karena keterbukaan informasi adalah salah satu pilar pencegahan korupsi,” pungkas Mamangkey, didampingi oleh Komisioner Isman Momintan dan Wanda Turangan.(*)

TOMOHON,mediakontras.com – Walikota Caroll J.A. Senduk, SH terus menunjukkan komitmennya untuk membangun Kota Tomohon sesuai dengan visi dan misi.

Terbaru, orang nomor satu di Kota Bunga tersebut berkunjung ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, Selasa 27 Mei 2025.

Pertemuan yang digelar di ruang Rektorat ini, dilaksanakan dalam rangka evaluasi kerjasama yang selama ini telah berjalan kurang lebih 1 Tahun sejak April 2024 silam

“Selaku pemerintah kota Tomohon kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Poltekpar Bali yang tetap konsisten menjalin kerjasama dengan Pemkot Tomohon. Mulai dari penjejakan kerjasama pada bulan April 2024 yang dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pada bulan Agustus 2024 sampai pada pelaksanaan pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata dan Diklat pariwisata dasar bagi 30 ASN,” kata Caroll Senduk.

Walikota dua periode inj juga
berharap kerjasama ini akan terus berlanjut, sehingga dapat meningkatkan promosi dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Tomohon.

“Terutama dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata yang handal, profesional, dan kompeten dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata guna mewujudkan Kota Tomohon sebagai destinasi pariwisata yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan,” tambah walikota.

Untuk pengembangan kerjasama ini kedepan Pemkot bersama Poltekpar akan menjajaki kemungkinan adanya beasiswa bagi putra putri terbaik Kota Tomohon yang berkeinginan melanjutkan studi di poltekpar Bali.

“Untuk terwujudnya program ini harus kami siapkan hal-hal terkait teknis, penganggaran dan regulasinya terlebih dahulu,” ujar Caroll Senduk.

Sementara itu, Wakil Direktur Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par, MM, CHE langsung memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kota untuk pengembangan pariwisata di Tomohon melalui kerjasama dengan Poltekpar Bali.

“Ada beberapa daerah yang melakukan kerjasama dengan kami, tapi dari hasil evaluasi Kota Tomohon yang paling serius dan konsisten dalam melakukan kerjasama. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut dan memiliki dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Kota Tomohon,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini Walikota Tomohon diterima langsung oleh Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Dr. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes, bersama jajaran Poltepar Bali.

Walikota Tomohon hadir didampingi oleh Staf Ahli Walikota bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, drg. Jeand’arc Karundeng, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Juliana Karwur, M.Kes, MSi, Para Kabag Setda dan Sekretaris Dinas Pariwisata.(*)