Manado. Mediakontras. com – Komisi III DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (10/04/2025).

Ketua DPRD Sulut, yang juga Koordinator Komisi III, Fransiscus Andi Silangen didampingi Ketua Komisi III Berty Kapojos mengemukakan, ada beberap hal yang dibahas dalam pertemuan ini.

Ia pun menguraikan, mengenai jalan yang ada di
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulut. Jalan ini juga bagian dari akses yang akan digunakan untuk pariwisata.

Pun Andi Silangen menjelaskan tentang Jembatan yang menghubungkan Doloduo ke Lolak, sehingga memudahkan masyarakat dari Doloduo ke Lolak, begitu pun sebaliknya.

Lanjutnya, berikutnya untuk Bendungan Muajak yang mengairi 2.100 hektar sawah. Hal ini harus menjadi perhatian, karena pemerintah sudah menjadikan swasembada pangan sebagai skala prioritas.

Kata Andi Silangen, dua hal inilah yang menjadi prioritas dalam pembicaraan hari ini karena ada efisiensi ada dana sebesar Rp35 milliar di Dinas PURR Sulut untuk hal ini.

“Saya melihat di proposal yang diajukan untuk perbaikan jembatan Rp25 milliar, dan 2.5 milliar untuk bendungan. Hal inilah yang saya ingatkan pada Dinas PUPR dalalm pembasahan hari ini, ” ujarnya.

Di sisi lain, Andi Silangen memintta perhatian perbaikan jalan di Siau yaitu jalan dari Ondong menuju ke Ulu banyak yang sudah rusak berat.

“Sudah banyak kecelakaan yang terjadi. Saya mohon ini menjadi perhatian dari PUPR, ” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Sulut, Stephen Tuegeh menyatakan, dua prioritas ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian, ” tuturnya. (*)

GORONTALO,mediakontras.com – Sikap Wali Kota Gorontalo dan Bupati Kabupaten Gorontalo yang memutuskan menarik seluruh dana pemerintah daerah (Pemda) dari Bank SulutGo (BSG) mendapat dukungan kalangan Aparat Sipil Negara (ASN).

Langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji dinilai sangat tepat bukan saja karena sikap dan cara Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) dinilai sangat arogan dan diskriminatif, namun juga didorong juga oleh kebijakan kredit BSG.

“Dari yang saya baca di media yang juga sudah beredar luas di medsos, Gubernur Sulut tak sedikitpun memperhitungkan Gorontalo. Dorang nda anggap apa-apa ini Gorontalo. Pandang enteng sekali dia itu,” ujar Fatimah, salah satu ASN di Gorontalo.

Padahal, kata dia, para bupati dan wali kota di Gorontalo sudah menyampaikan dalam RUPS-LB soal pentingnya keterwakilan daerah ini dalam komposisi Pengurus BSG, karena semua daerah sudah sejak lama menjadi pemegang saham.

“Sepertinya Gubernur Sulut itu hanya mau uangnya Gorontalo tapi sama sekali tidak mau orang Gorontalo ikut mengelola. Seakan-akan BSG itu cuma milik dia saja,” tambah Hasan, ASN lainnya.

Oleh karena itu keduanya sangat mendukung langkah Wali Kota Adhan Dambea dan Bupati Sopyan Puji menarik seluruh dana Pemda di BSG dan dialihkan saja ke bank lain.

Menurut Fatimah dan Hasan, secara hitung-hitungan ekonomi ASN, bunga pinjaman kredit yang dikenakan BSG dibanding bank lain, terpaut sangat jauh. “Tinggi skali depe bunga, mencekik leher kami,” tutur keduanya yang ditemui terpisah, Kamis (10/4/2025).

Seperti yang sudah marak beredar di media online dan medsos, seusai RUPS-LB, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dan Bupati Gorontalo Sopyan Puhi sudah bersikap menarik seluruh dana Pemda yang ada di BSG.

“Keluar (berpisah) dari Sulawesi Utara saja Gorontalo bisa, masak (keluar) dari BSG tidak bisa,” ujar Wali Kota Adhan Dambea.

Adhan dan Sopyan meyakini, dengan sumber daya dan jaringan pengusaha yang dimiliki, Gorontalo dapat membentuk bank daerah sendiri, terpisah dari Sulut.

Bila seluruh daerah di Gorontalo pada akhirnya menarik semua dananya, bukan tidak mungkin BSG akan Colaps.

Dikutip dari rri.co.id aktivis Gorontalo, Fanly Katili juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Daerah Gorontalo yang memutuskan untuk menarik sahamnya dari BSG. Dia menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan strategis demi mengutamakan kepentingan daerah.

Menurutnya, keputusan Pemda Gorontalo ini merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana daerah secara mandiri lebih fokus dan efektif.

Senada juga diungkapkan Bupati Boalemo, Rum Pagau. Dia bilang, penempatan jajaran komisaris di BSG tidak pernah mereka duga sebelumnya.

“Kita (Pemkab Boalemo) ini pemegang saham, apa gunanya kita diundang di RUPS. Tidak tahu yang diganti dari mana, sedangkan semestinya mengakomodir daerah-daerah pemegang saham seperti Gorontalo,” tegas Rum.

Olehnya, langkah awal yang akan dilakukan Pemkab Boalemo yakni akan menarik semua dana yang dikelola BSG. Untuk diketahui, Pemkab Boalemo memiliki saham sebesar 3,82 persen dari total 18,65 persen saham Pemda Gorontalo.

Dana yang tersimpan di BSG dalam bentuk giro dan deposito juga akan kita tarik semua,” katanya pada gopos.id.

Rum Pagau juga mengamini jika saat ini pihaknya sudah berencana akan membentuk bank daerah sendiri yang terpisah dari BSG.

Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).

Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.

Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.

Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)
• Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )
• Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )
• Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )
• Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )
• Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )
• Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )

Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.(*)

MANADO,mediakontras.com – Tsunami rush, yakni penarikan dana besar-besaran kini mengancam Bank SulutGo (BSG) pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), setelah kawasan Gorontalo menyatakan menarik seluruh dana mereka di bank itu.

Dari pernyataan di media, para kepala daerah di Gorontalo merasa aspirasi mereka diabaikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus sebagai pemegang saham pengendali (PSP) pertama.

Dalam komposisi pengurus, Gorontalo menginginkan keterwakilan daerahnya yang duduk di dewan komisaris, namun harapan itu tak digubris Gubernur Yulius.

Gubernur Yulius malah menempatkan tim suksesnya di semua jajaran komisaris, seperti Ramoy Luntungan (Komisaris Utama), Jacklyn Koloay dan Djafar Alkatiri. Demikian pula Wakil Gubernur Victor Mailangkay selaku Ketua Nasdem Sulut, memberikan jatahnya kepada Sam Sahrul Mamonto, mantan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Satu-satunya bankers di komposisi itu hanyalah Max Kembuan, utusan PT Mega Corpora yang menjadi PSP kedua. Padahal, keberadaan personel berlatar belakang bank sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi kontrol di BSG.

Bila seluruh daerah di Gorontalo pada akhirnya menarik semua dananya, bukan tidak mungkin BSG akan Colaps.

Tujuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai pemegang saham Bank SulutGo (BSG).

Secara akumulatif, total nominal saham di BSG ini mencapai Rp235.068.900.000 atau Rp 235 miliar.

Jumlah itu setara dengan 19,34 persen dari total keseluruhan saham BSG yang mencapai Rp1,2 triliun.

Kekuatan saham ini menjadikan Gorontalo signifikan dalam pengambilan keputusan strategis di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam menentukan arah kebijakan, evaluasi kinerja, hingga penunjukan jajaran direksi dan komisaris.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

• Pemprov Gorontalo: Rp72.978.500.000 (5,79 persen)
• Pemkab Boalemo: Rp48.161.200.000 (3,82 persen )
• Pemkot Gorontalo: Rp34.024.300.000 (2,70 persen )
• Pemkab Gorontalo: Rp25.838.600.000 (2,05 % )
• Pemkab Gorontalo Utara: Rp22.699.600.000 (1,80 % )
• Pemkab Pohuwato: Rp18.458.500.000 (1,46 % )
• Pemkab Bone Bolango: Rp13.015.400.000 (1,03 % )

Meski saham terbesar masih dikuasai Pemprov Sulawesi Utara (35,88 % ) dan PT Mega Corpora (24,82 % ), posisi Gorontalo berpotensi menjadi penentu jika terjadi dinamika tarik-menarik dalam forum RUPS.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi tidak dapat menutupi rasa kecewanya atas hasil RUPS LB yang digelar di Manado.

“Dengan komposisi komisaris yang sudah Anda dapatkan informasi, dimana tidak ada sama sekali keterwakilan orang Gorontalo tentu saja ini sangat mengecewakan,” papar Sofyan.

Padahal kata Sofyan, selama jalannya RUPS LP, baik dirinya dan juga kepala-kepala daerah lainnya sudah menyampaikan saran dan pendapatnya.

“Namuan apa yang kami sampaikan serta sarankan, sepertinya hanya angin lalu bagi mereka,” ungkap Sofyan.

Lantas seperti apa sikap Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait hal ini? Sofyan Puhi sendiri menegasakan Pemkab Gorontalo akan menarik seluruh dana milik pemerintah daerah yang ada di Bank Sulut-Go dan akan dipindahkan ke bank lain.

“Pokoknya semua anggaran kami di Bank Sulut-Go, akan dipindahkan, termasuk penyertaan mudal akan kami tarik,” tegas Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan mengungkapkan, kemungkinan untuk membentuk bank sendiri itu sangat memungkinkan.

“Kami sudah berdiskusi dengan seluruh kepala daerah di Gorontalo, dan akan segera tindak lanjuti,” tegasnya.

Senada pula dikatakan Walikota Gorontalo Adhan Dambea menyatakan sikapnya akan segera menarik saham Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dari “Torang Pe Bank” itu.

Saya akan pulang ke Gorontalo, dan akan mulai menarik uang kita di situ (BSG), menarik saham dari BSG. Tarik semua kita punya modal,” tegas Adhan.(rek/tim)