Komisi I DPRD Sulut RDP dengan Dinas PMD Bahas Hal Berikut Ini

Manado. Mediiakontras. com – Manado. Mediakontras. com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut, bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (19/02/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Julitje Maringka serta anggota Hillary Tuwo fan Eugenie Mantiri.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menjelaskan bahwa RDP tersebut bertujuan untuk mendengarkan pemaparan rencana program Dinas PMD untuk tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Darwin Muksin, langsung memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran dan program yang akan dijalankan.

“Baiknya kami akan menjawab. Saat ini kami mendapatkan anggaran sebesar Rp9.291.920.000. Anggaran ini mengalami penurunan sekitar Rp2 miliar karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang juga berdampak pada provinsi,” ungkap Darwin.

Lanjutnya, anggaran tahun 2026 tersebut, Dinas PMD memiliki satu program utama dengan tujuh kegiatan serta 25 subkegiatan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam handout kepada para anggota dewan.

“Secara teknis, kami memiliki empat program dan tiga subkegiatan. Untuk belanja, seperti yang tertera di halaman satu, dan realisasi anggaran terdapat di halaman dua. Pada tahun 2026, belanja operasi sebesar Rp9 miliar, sementara belanja pegawai, gaji, administrasi, dan perkantoran sebesar Rp5,22 miliar,” urainya.

Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp4,07 miliar. “Sehingga total anggaran Dinas PMD tahun 2026 tetap sebesar Rp9.291.920.000,” tambah Darwin.

Ia juga memaparkan rincian program pada halaman tiga, di antaranya program penataan desa, program kerja sama desa sebesar Rp97 juta, program administrasi pemerintahan desa sebesar Rp430 juta, serta program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat sebesar Rp2,674 miliar. Besarnya anggaran tersebut, kata dia, disebabkan oleh kegiatan PKK dan Posyandu.

Darwin pun menyebutkan bahwa belanja langsung ke masyarakat pada beberapa bidang hanya berkisar Rp107 juta hingga Rp130 juta. Sedangkan belanja modal dialokasikan sebesar Rp534 juta yang diperuntukkan bagi kegiatan PKK. (*)