Louis Schramm Pastikan Pengelolaan Anggaran Transparan Saat Demo Anti Korupsi di DPRD Sulut

Manado.Mediakontras – Aksi demonstrasi dilakukan koalisi LSM Anti Korupsi kembali menyuarakan seruan moral untuk memperkuat integritas lembaga legislatif di Sulawesi Utara.

Aksi tersebut digelar di halaman Kantor DPRD Sulut pada Senin (9/12/2025) itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menegaskan komitmen bersama melawan praktik korupsi di lembaga pemerintahan.

Para demonstran menyoroti pentingnya menjaga DPRD sebagai institusi yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Mereka menilai DPRD memiliki peran strategis dalam pengawasan anggaran dan pembuatan kebijakan, sehingga integritas para wakil rakyat harus menjadi perhatian utama.

Massa aksi diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Sulut, di antaranya Louis Schramm, Henry Walukow, Rhesa Waworuntu, Jeane Laluyan, Nick Lomban, serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen. Kehadiran para legislator ini menunjukkan keterbukaan DPRD dalam mendengarkan kritik dan aspirasi publik.

Salah satu orator, Maikel Tielung, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

“Aksi demo yang kami laksanakan hari ini adalah bagian dari upaya masyarakat untuk meningkatkan transparansi di lembaga pemerintahan,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sulut Louis Schramm memberikan penegasan tegas bahwa lembaga legislatif daerah ini berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Ia menampik anggapan adanya praktik korupsi di lingkungan DPRD Sulut dan menegaskan komitmen kolektif para anggota dewan untuk menjaga integritas lembaga.

“Saya menjamin tak ada praktik korupsi di gedung ini. Tak ada yang ditutup-tutupi di DPRD. Semua bisa mendapat akses untuk mendapatkan informasi tentang anggaran,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut tersebut.

Pimpinan Komisi IV DPRD Sulut itu juga menambahkan bahwa setiap pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sejalan dengan prinsip good governance yang terus didorong pemerintah dan masyarakat sipil.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan menjadi ruang dialog positif antara masyarakat dan wakil rakyat. Koalisi LSM Anti Korupsi berharap komitmen yang disampaikan para legislator bukan hanya sebatas pernyataan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, dan penegakan etika politik.

Sementara itu, DPRD Sulut menegaskan kesiapan mereka untuk terus membuka akses informasi bagi publik serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia, aksi ini menjadi pengingat penting bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama—pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.(*)