24 Anggota DPRD Kota Tomohon Diambil Sumpah, Mendagri Ingatkan Tiga Fungsi Legislatif

TOMOHON,mediakontras.com – Wali Kota Tomohon Carol J.A Senduk SH didampingi oleh Ketua TP PKK Kota Tomohon Drg. Jean D’Arc Senduk – Karundeng menghadiri Rapat Paripurna dalam “ Rapat Paripurna Dprd Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dprd Kabupaten/Kota   Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Kota  Tomohon, Selasa, (17/9/2024).

Sambutan Menteri dalam Negeri yang dibacakan Caroll Senduk menyebutkan pemerintah berharap, dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada para anggota DPRD kabupaten/kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara,” kata Mendagri.

Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD kabupaten/kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD kabupaten/kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemilu anggota DPRD, yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 (tiga belas) kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar.

“Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 februari 2024 yang lalu.Juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara   yang   terlibat,   baik KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu, pemeûntah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media/pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai,” kata Caroll Senduk .

Perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan sebagainya.

Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi dprd, yaitu: 1) fungsi pembentukan peraturan daerah (perda); 2) fungsi penyusunan anggaran; dan 3) fungsi pengawasan,tambahnya.

Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi redeksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambal masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang – undangan.

“Perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat,” ujar wali kota ketika membaca sambutan Mendagri.

Selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

“Sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan- persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang mempakan waktu tepat sebagai momentum menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Dalam Kesempatan ini juga Walikota Tomohon melakukan Penandatanganan berita acara bersama para Anggota Dewan Perwakilan rakyat yang terpilih. Juga

Turut Hadir , Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Manggala MSi, Ketua Pengadilan Negeri Tondano Y.M. Dr. Erenst Jannes Ulaen SH MH, Wakil Ketua BPMS GMIM Pdt  Dr. Joice Ch W Sondakh MTh, Pastor Paroki Hati Kudus Kolongan Pastor Revi Rafael Hendrico Mario Tanod, PhD Pr,  Imam Masjid Al-Muhajirin Tomohon Haji Sugeng Budiyanto, Forkopimda Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon, Ketua KPU Kota Tomohon Albertien G. V. Pijoh SE bersama jajaran, Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas bersama Jajaran, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan BUMD dan Pimpinan Instansi vertical, tokoh – tokoh pendiri Kota Tomohon.(rek)